Keluarga Sakinah sebagai Fondasi Masyarakat Sejahtera

1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (RAN PPA)

Baca : Kemenag Komitmen Cegah Perkawinan Anak: Bangun Generasi Berkualitas

2. Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting (RAN Stunting)

Baca : Cegah Stunting Melalui Revitalisasi KUA

3. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (RAN PKTA)

Baca :  Kuatkan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga, KemenPPPA gandeng Kemenag, BKKBN dan PERWATI  

Baca : Kemenag: KDRT Tidak Bisa Dibenarkan

5. Rencana Aksi Nasional Pengendalian Penduduk (RAN PP)

Baca : Peran Kementerian Agama Untuk Ketahanan Keluarga

Analisa Intervensi Aksi Nasional dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Semua Rencana Aksi Nasional (RAN) yang sudah disebutkan di atas, memiliki kaitan langsung dengan upaya pembinaan keluarga sakinah, karena keluarga sakinah merupakan fondasi utama bagi stabilitas dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut karena keluarga adalah unit terkecil dan paling fundamental dalam masyarakat, di mana nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan pertama kali ditanamkan dan dijalankan. Keluarga sakinah, yang berlandaskan pada nilai-nilai harmonis, cinta kasih (mawaddah), dan rahmat (rahmah), tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu anggotanya, tetapi juga memiliki dampak luas pada pembentukan masyarakat yang stabil, aman, dan sejahtera.

1. Pencegahan Perkawinan Anak (RAN PPA)

Pencegahan perkawinan anak berkaitan erat dengan pembinaan keluarga sakinah karena pernikahan dini sering kali menghasilkan keluarga yang tidak stabil dan rentan terhadap berbagai masalah, termasuk kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesehatan yang buruk. Dengan menunda pernikahan hingga individu mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional, kita meningkatkan peluang untuk membentuk keluarga yang sakinah—keluarga yang mampu merencanakan kehidupan rumah tangga dengan lebih baik, serta memiliki keterampilan untuk mengatasi tantangan hidup bersama. Pembinaan pranikah yang intensif dan terstruktur membantu pasangan muda mempersiapkan diri secara lebih baik, yang pada akhirnya menghasilkan keluarga yang lebih stabil dan harmonis.

2. Penurunan Stunting (RAN Stunting)

Keluarga yang sakinah harus mampu menyediakan kebutuhan dasar bagi anggotanya, termasuk gizi yang cukup untuk anak-anak. Stunting, yang merupakan akibat dari kurangnya asupan gizi dan perawatan kesehatan yang memadai, dapat merusak masa depan anak dan, pada akhirnya, stabilitas keluarga. RAN Stunting berfokus pada edukasi dan intervensi di tingkat keluarga untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan nutrisi yang tepat dan perawatan kesehatan yang baik. Dengan memastikan kesehatan yang optimal sejak dini, keluarga dapat lebih stabil dan sejahtera, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik dan mental anak-anak mereka.

3. Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (RAN PKTA)

Keluarga sakinah adalah tempat yang aman bagi anak-anak, di mana mereka dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak menghancurkan fondasi keluarga dan mengganggu perkembangan emosional, mental, dan fisik anak. Melalui RAN PKTA, Kementerian Agama berperan dalam memastikan bahwa setiap keluarga dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi anak-anak mereka dari kekerasan. Pembinaan keluarga sakinah mencakup edukasi tentang hak-hak anak dan pentingnya kasih sayang dalam mendidik anak, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

4. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (RAN PKDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip keluarga sakinah. Rumah tangga yang dilanda kekerasan tidak mungkin mencapai keharmonisan atau kesejahteraan. Oleh karena itu, RAN PKDRT yang melibatkan Kementerian Agama sangat relevan dengan upaya pembinaan keluarga sakinah. Melalui penyuluhan, konseling, dan mediasi, Kementerian Agama membantu keluarga mengatasi konflik dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Keluarga yang bebas dari kekerasan lebih mampu menjalankan peran mereka sebagai tempat pertama dan utama bagi pembentukan karakter yang baik, menjadikannya pusat kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua anggotanya.

5. Pengendalian Penduduk (RAN PP)

Pengendalian penduduk melalui perencanaan keluarga yang baik merupakan bagian penting dari pembinaan keluarga sakinah. Keluarga yang terencana dengan baik mampu memberikan perhatian yang cukup kepada setiap anggota keluarga, terutama anak-anak, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. RAN PP yang melibatkan Kementerian Agama memastikan bahwa pasangan suami istri mendapatkan edukasi yang diperlukan untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka dengan bijaksana. Ini tidak hanya mengurangi tekanan ekonomi dan sosial pada keluarga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga, yang merupakan ciri khas dari keluarga sakinah.

Selain beberapa RAN yang telah disebutkan di atas, setidaknya masih ada 3 (tiga) Rencana Aksi Nasional yang melibatkan kontribusi Kementerian Agama dan sudah diimplementasikan dengan pedekatan keluarga akan tetapi belum mengintervensi langsung dalam mewujudkan keluarga Sakinah. Hal tersebut karena sampai dengan tulisan ini dibuat, penulis tidak menemukan bukti otentik terkait hal tersebut. Jika pembaca memiliki pendapat lain, mohon disampaikan dalam kolom komentar, baik itu bukti pengakuan, atau bukti dalam bentuk dokumentasi yang lebih akurat (foto, artikel, dsb).  

3 (tiga) RAN yang dapat diintervensi adalah sebagai berikut:

1.        RAN PE (Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan)

2.        RAN HAM (Hak Asasi Manusia)

3.        RAN PUG (Pengarusutamaan Gender)

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Bimas Islam 2020-2024, Program Pembinaan Keluarga Sakinah merupakan salah satu kegiatan yang diintegrasikan dalam rencana strategis Ditjen Bimas Islam. Renstra ini disusun berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan bertujuan untuk mencapai visi besar RPJMN, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Dalam Renstra Ditjen Bimas Islam, penguatan pembinaan keluarga menjadi prioritas, terutama melalui layanan bimbingan keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Sasaran Terkait Pembinaan Keluarga Sakinah

Dalam konteks perencanaan strategis, Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) merupakan elemen kunci yang mengarahkan setiap inisiatif dan kegiatan operasional menuju pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Bimas Islam 2020-2024. SP dan SK ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah bagi pelaksanaan program, tetapi juga menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi kinerja yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar mendukung terwujudnya visi besar, yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia.

Sasaran Program (SP) adalah tujuan spesifik yang dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Setiap SP berfokus pada area tertentu dari layanan atau program yang disediakan oleh Ditjen Bimas Islam, seperti layanan administrasi keagamaan, literatur keagamaan, dan bimbingan keluarga.

Sasaran Kegiatan (SK) kemudian menjabarkan langkah-langkah atau kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai SP. SK diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yang membantu dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian SP dan akhirnya Sasaran Strategis.

Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang berhubungan dengan program Bina Keluarga Sakinah.

A. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

SP 2.6: Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan

IKSP 2.6.1: Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital.

Dalam konteks Bina Keluarga Sakinah, layanan administrasi yang dimaksud di sini mungkin berkaitan dengan penyediaan informasi dan layanan yang berbasis digital untuk mendukung keluarga dalam mencapai keluarga sakinah.

B. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

1. SK 2.2104.1: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk

IKSK yang relevan dengan bina keluarga sakinah:

• Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah

• Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan terkait kawin anak dan seks pranikah. 

• Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah

2. SK 2.2104.2: Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

IKSK dihitung berdasarkan Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah

Evaluasi Terkait Formulasi Pengikuran Capaian Kinerja

Setelah mengetahui dan mencermati tagihan kinerja dalam renstra, dicatat empat poin evaluasi yang berkaitan dengan formulasi pengukuran capaian kinerja. 

1. Keterkaitan Sasaran dan Indikator

Secara umum, Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) yang ditetapkan telah mencerminkan tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi keluarga sakinah. Namun, indikator kinerja yang dipilih lebih banyak berfokus pada aspek kuantitatif, seperti jumlah fasilitas yang ditingkatkan, jumlah bimbingan yang diberikan, dan jumlah KUA yang direvitalisasi. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) terkait digitalisasi layanan tidak sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Bina Keluarga Sakinah secara langsung, karena pengukuran yang dilakukan tidak sepenuhnya mencakup dampak digitalisasi terhadap pelayanan keluarga sakinah. Walaupun dalam sasaran kegiatan disusun IKSK terkait bina keluarga sakinah, akan tetapi belum diketahui secara pasti intervensinya dalam capaian sasaran program. Hal tersebut karena bina keluarga sakinah tidak menjadi salah satu indikator kinerja sasaran program. 

2. Aspek Kualitas Layanan

Meskipun terdapat IKSK yang mengukur jumlah bimbingan dan layanan, pengukuran kualitas layanan dalam konteks Bina Keluarga Sakinah masih terbatas. Tidak ada indikator yang secara langsung mengukur kepuasan penerima layanan, efektivitas bimbingan dalam mengurangi konflik keluarga, atau peningkatan kualitas hidup keluarga pasca-pembinaan. IKSK yang ada juga kurang mengukur aspek dampak jangka panjang dari program bimbingan keluarga, seperti penurunan angka perceraian atau peningkatan keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Integrasi Layanan Digital

Pengukuran terhadap layanan digital hanya berfokus pada persentase layanan yang tersedia secara digital tanpa menilai seberapa sering layanan tersebut digunakan atau seberapa bermanfaat layanan tersebut bagi masyarakat. Tidak ada indikator yang mengukur dampak dari penggunaan teknologi digital dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang mendukung tercapainya keluarga sakinah.

4. Cakupan Layanan Bina Keluarga Sakinah

Layanan Bina Keluarga Sakinah saat ini masih terbatas pada lingkup layanan KUA. Program Bimbingan Perkawinan ditujukan kepada Calon Pengantin (CATIN) dengan kekuatan penyelenggaran yang berbasis pada regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian serta materi substansi dan metode pembelajaran. Untuk  mencapai keluarga sakinah sesuai dengan tujuan diperlukan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk penghulu, ormas, LSM, dan lembaga pendidikan. Pengembangan layanan ini seharusnya mencakup jangkauan lebih luas, tidak hanya berfokus pada layanan KUA saja. 

Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan capaian dari pembinaan keluarga sakinah, perlu diformulasikan indikator kinerja yang lebih sesuai, yang sejalan dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Indikator ini harus mampu meningkatkan aspek kualitas layanan dan menjangkau masyarakat lebih luas. 

Telaah ini disusun sebagai upaya Penulis dalam memahami konsep Bina Keluarga Sakinah. 

Urgensi Bina Keluarga Sakinah

Pembinaan keluarga sakinah memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks pembangunan masyarakat dan negara. Keluarga, sebagai sistem sosial terkecil, memainkan peran fundamental dalam membentuk dan menjaga stabilitas sosial. Sebagai unit sosial yang paling mendasar, keluarga adalah tempat pertama di mana manusia diperkenalkan dengan nilai-nilai seperti cinta kasih, moral keagamaan, dan sosial budaya. Keluarga juga berfungsi sebagai benteng utama dalam menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang terjadi di lingkungan eksternal. Ketahanan keluarga yang kuat tidak hanya melindungi anggotanya dari dampak negatif, tetapi juga mendukung tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Dalam visi mewujudkan Indonesia Maju, kesejahteraan negara sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Keluarga yang sejahtera, harmonis, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan akan menghasilkan individu-individu yang berdaya saing dan berkualitas. Keluarga sakinah, yang merupakan tujuan utama pembentukan keluarga dalam perspektif Islam, menjadi konsep ideal untuk diwujudkan. Keluarga sejahtera dalam perspektif Islam ditandai dengan tercapainya ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang berdasarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, keluarga sakinah menjadi landasan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembinaan keluarga sakinah bukan hanya fokus pada aspek material dan sosial, tetapi juga menggabungkan aspek spiritual, yang merupakan inti dari kehidupan berkeluarga dalam Islam. Aspek spiritual ini mencakup pengajaran dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter dan moralitas anggota keluarga. Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional dan dukungan moral dalam keluarga, sehingga mereka mampu menghadapi dinamika sosial dengan bijak dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Dengan memperkuat keluarga sebagai unit terkecil masyarakat melalui pembinaan yang menggabungkan aspek spiritual, moral, dan sosial, kita memperkuat pondasi negara. Ketika setiap keluarga mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pribadi dan pendidikan yang berkualitas, negara akan memiliki sumber daya manusia yang unggul. Pembinaan keluarga sakinah, yang menyatukan semua aspek tersebut, merupakan strategi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, di mana kesejahteraan dan kebahagiaan setiap keluarga menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional.

Institusi Pembinaan Keluarga Sakinah 

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah adalah bagian dari Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). 

Tugas utama Subdirektorat ini adalah menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pembinaan keluarga sakinah, yang mencakup penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan. 

Subdirektorat ini juga bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di berbagai tingkatan, baik pusat maupun daerah, serta memastikan implementasi kebijakan dan program pembinaan keluarga sakinah di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia berjalan dengan baik. 

Dalam menjalankan fungsinya, Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah berperan penting dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi program terkait pembinaan keluarga sakinah, dengan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak di Kementerian Agama dan masyarakat.

Implementasi Program Keluarga Sakinah

Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah telah mengimplementasikan beberapa program utama untuk mencapai tujuan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia. Di antaranya adalah:

a. Pusaka Sakinah

Program ini terdiri dari beberapa inisiatif, seperti Aman (Administrasi Manajemen KUA), Berkah (Belajar Rahasia Nikah), Kompak (Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Advokasi), serta Lestari (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Republik Indonesia). Setiap inisiatif memiliki fokus spesifik untuk mendukung dan membina keluarga agar lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berumah tangga.

Baca juga artikel ini : Berkah, Menuju Keluarga Sakinah

b. Pencegahan Pernikahan Anak

Program ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari pernikahan anak. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat.

Baca juga artikel ini : Lewat Bimas, Kementerian Agama Pangkep Cetak 400 Duta BRUS

c. Pendampingan Keluarga Pasca Pernikahan

Program ini memberikan pendampingan bagi pasangan yang baru menikah untuk membantu mereka menavigasi berbagai tantangan di awal pernikahan, seperti pengelolaan keuangan, komunikasi, dan penyesuaian dalam kehidupan berumah tangga. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Baca juga artikel ini : Strategi KUA Cipicung dalam Pendampingan Keluarga Melalui Orientasi TPK Tingkat Kecamatan

Regulasi terkait Pembinaan Keluarga Sakinah 

Pembinaan keluarga sakinah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Di Indonesia, pembinaan keluarga sakinah didukung oleh berbagai regulasi. Berikut ini adalah kodifikasi beberapa regulasi yang mengatur pembinaan keluarga sakinah. 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 sebagai konstitusi negara, menjadi dasar hukum tertinggi yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Landasan ini sangat penting bagi pengaturan kehidupan berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut, termasuk dalam pembinaan keluarga sakinah.

b. Undang-Undang (UU)

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini mengatur ketentuan dasar mengenai perkawinan di Indonesia, termasuk persyaratan dan hak serta kewajiban suami istri. Aturan ini menjadi fondasi hukum dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, menekankan pentingnya kesiapan dalam membina keluarga.
• Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU ini bertujuan untuk mengatur pembangunan keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan. Pembinaan keluarga sakinah termasuk dalam bagian dari pembangunan keluarga nasional yang diatur oleh UU ini, mengingat pentingnya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Perlindungan ini adalah bagian integral dari upaya menciptakan keluarga sakinah. UU ini telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). UU ini mengatur upaya perlindungan terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak, dari kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan ini merupakan pilar utama dalam pembinaan keluarga sakinah, guna menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU ini mengatur tentang pencatatan sipil dan dokumen kependudukan, termasuk pencatatan perkawinan. Pencatatan ini penting untuk memastikan legalitas perkawinan, yang merupakan salah satu syarat terbentuknya keluarga sakinah yang diakui secara hukum. UU ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang memperkuat ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya.

c. Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP ini memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan UU Perkawinan, termasuk tata cara pencatatan perkawinan, perceraian, dan penyelesaian sengketa dalam perkawinan. Regulasi ini penting dalam memastikan bahwa peraturan tentang perkawinan dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. PP ini mengatur pelaksanaan pembangunan keluarga, termasuk penguatan keluarga sakinah melalui program-program keluarga berencana dan pengelolaan sistem informasi keluarga. Regulasi ini memperkuat upaya nasional dalam meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia.
• Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. PP ini mengatur secara rinci pelaksanaan pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan, perceraian, dan akta-akta terkait lainnya. Pencatatan yang baik dan benar sesuai peraturan ini adalah salah satu fondasi legal untuk pembentukan keluarga sakinah.

d. Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah. KMA ini mengatur pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah, sebuah inisiatif nasional yang bertujuan untuk membina keluarga-keluarga di Indonesia agar menjadi lebih harmonis dan sejahtera. Regulasi ini mengarahkan pelaksanaan program yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kepdirjen)

• Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1099 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelibatan Peran Serta Masyarakat dalam Gerakan Keluarga Sakinah. Kepdirjen ini menetapkan pedoman untuk melibatkan masyarakat dalam program Gerakan Keluarga Sakinah. Pelibatan ini mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi, partisipasi, dan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.
• Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Kepdirjen ini mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan ini merupakan persiapan penting dalam membentuk keluarga sakinah, memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin mengenai hak, kewajiban, dan dinamika kehidupan pernikahan.

f. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin SE ini menegaskan kewajiban bagi setiap calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai langkah persiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sakinah. Bimwin mencakup materi tentang pentingnya komunikasi, manajemen konflik, dan pemahaman hak serta kewajiban dalam keluarga.

Di era digital yang semakin berkembang, citra diri dan organisasi menjadi hal yang semakin penting. Dua pendekatan yang sering digunakan untuk membangun dan mempertahankan citra ini adalah personal branding dan personifikasi media sosial instansi. Meski keduanya terlihat mirip, ada perbedaan mendasar yang membuat keduanya unik.

Personal branding adalah cara seseorang membentuk dan mempromosikan citra dirinya di mata publik. Dengan personal branding, seseorang berusaha untuk dikenal dengan keahlian, nilai, atau kepribadian tertentu yang membuatnya menonjol di antara orang lain. Misalnya, seorang pengusaha bisa membangun personal branding sebagai inovator yang selalu menghasilkan ide-ide segar dan relevan.

Di sisi lain, personifikasi media sosial instansi adalah strategi yang digunakan organisasi untuk memberikan “kepribadian” pada mereknya di media sosial. Tujuannya adalah untuk membuat instansi tersebut lebih relatable dan menarik di mata audiens. 

Meskipun sasaran dari personal branding dan personifikasi media sosial instansi berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam hal membangun identitas yang kuat. Baik individu maupun instansi perlu konsisten dalam menyampaikan pesan mereka di berbagai platform agar audiens memiliki persepsi yang jelas tentang siapa mereka.

Namun, perbedaan utamanya terletak pada subjek yang dibangun citranya. Personal branding berfokus pada individu dan biasanya bertujuan untuk meningkatkan karier atau reputasi pribadi. Sedangkan personifikasi media sosial instansi berfokus pada membangun citra organisasi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas publik.

Personal branding memiliki kekuatan dalam memberikan keunikan dan keunggulan kompetitif bagi individu. Seseorang yang berhasil membangun personal branding yang kuat akan lebih mudah dikenal dan diingat oleh orang lain. Namun, ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Personal branding membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan konsistensi, dan bisa menciptakan tekanan untuk selalu tampil sempurna di mata publik.

Personifikasi media sosial instansi memungkinkan organisasi untuk lebih dekat dengan audiensnya. Dengan pendekatan yang lebih humanis, instansi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan mendapatkan kepercayaan publik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, personifikasi ini bisa tampak tidak otentik atau malah merusak citra organisasi.

Personifikasi media sosial instansi dalam arti yang salah merujuk pada situasi di mana akun media sosial resmi suatu instansi atau lembaga digunakan dengan cara yang terlalu personal atau tidak sesuai dengan identitas institusional. Contohnya fokus berlebihan pada individu tertentu, alih-alih mempromosikan kebijakan atau program instansi, akun media sosial terlalu fokus pada sosok atau pejabat tertentu, seolah-olah akun tersebut adalah akun pribadi orang tersebut. Ini bisa menciptakan kesan bahwa instansi terlalu bergantung pada satu individu, yang bisa mengaburkan peran institusionalnya.

Bagi individu, personal branding yang kuat dapat membuka banyak peluang karier, memperluas jaringan, dan memperkuat posisinya. Namun, risiko seperti stres akibat tekanan untuk selalu mempertahankan citra bisa muncul.

Sementara itu, bagi organisasi, personifikasi media sosial yang efektif bisa meningkatkan engagement, memperkuat citra merek, dan meningkatkan loyalitas pengguna. Namun, kesalahan dalam komunikasi bisa berdampak buruk dan merusak reputasi yang telah dibangun dengan susah payah.

Contoh Implementasi Pengelolaannya

Di era digital yang semakin maju, keberadaan penyuluh agama Islam menghadapi tantangan dan peluang baru. Dalam kajian pengembangan program penyuluhan, eksistensi penyuluh agama Islam menjadi salah satu yang harus dibangun untuk mengenalkan profesi ini secara luas kepada masyarakat. Melalui program optimalisasi media sosial sebagai sarana bimbingan dan penyuluhan, diharapkan mampu meningkatkan eksistensi penyuluh dan menjaring lebih banyak sasaran. Upaya ini sudah dilakukan sejak 3 tahun terkahir.

Saat ini, jika kita berselancar dengan kata Penyuluh Agama, setidaknya kita akan menemui media sosial mereka dengan 5 klasifikasi berikut. 

1. Media personal penyuluh
2. Media penyuluhan tematik
3. Media grup penyuluh
4. Media organisasi profesi penyuluh
5. Media instansi pembina penyuluh
   

Lantas, setelah lahir banyak media sosial, bagaimana cara menguatkan citra diri dengan tepat di masing-masing media ini?

Mari kita bahas strategi penguatan citra diri yang bisa diterapkan pada lima klasifikasi media kepenyuluhan yang sering ditemui.

1. Menampilkan Kepribadian pada Media Personal Penyuluh

Media personal adalah platform di mana penyuluh bisa benar-benar menampilkan diri mereka. Di sini, personal branding menjadi kunci. Menonjolkan keunikan, keahlian, dan nilai-nilai pribadi yang dimiliki akan membuat penyuluh lebih mudah diingat dan dihargai oleh audiens.

Namun, ingatlah bahwa konsistensi adalah segalanya. Cobalah untuk menciptakan narasi dan visual yang khas dan mudah dikenali. Misalnya, jika seorang penyuluh terkenal karena pendekatan yang ramah dan inklusif, hal ini harus tercermin dalam setiap postingan, baik itu melalui tulisan, gambar, maupun video. Selain itu, berikan ruang bagi audiens untuk berinteraksi langsung—sesi tanya jawab, live streaming, atau berbagi kisah pribadi bisa menjadi cara yang efektif untuk membangun kedekatan.

2. Fokus pada Keunikan dalam Pengelolaan Media Penyuluhan Tematik

Media penyuluhan tematik adalah tempat di mana konten berbasis tema tertentu dikembangkan. Dalam hal ini, keunikan tema yang diangkat harus menjadi identitas utama. Fokuslah pada penyajian konten yang mendalam dan relevan dengan tema tersebut.

Untuk meningkatkan kredibilitas, libatkan pakar atau tokoh agama yang memiliki reputasi baik dalam tema yang dibahas. Kolaborasi semacam ini tidak hanya menambah bobot konten, tetapi juga memperluas jangkauan audiens. Jangan lupa, kampanye khusus yang melibatkan audiens dalam diskusi atau aksi terkait tema juga bisa meningkatkan engagement secara signifikan.

3. Penguatan Kolaboratif pada Media Sosial Grup Penyuluh

Media grup penyuluh adalah contoh sempurna di mana kekuatan kolektif bisa bersinar. Di sini, personal branding juga penting, tetapi dalam konteks kolaboratif. Setiap anggota grup harus menunjukkan keahlian unik mereka, namun tetap dalam kerangka kerja sama yang sinergis.

Bayangkan konten yang dihasilkan oleh sekelompok penyuluh yang bekerja bersama-sama—webinar, diskusi panel, atau seri konten kolaboratif. Ini tidak hanya menunjukkan keragaman keahlian, tetapi juga membangun citra grup sebagai tim yang solid dan profesional. Pastikan juga bahwa branding visual grup konsisten, menciptakan kesan yang terorganisir dan terpercaya.

4. Membangun Citra Profesionalisme pada Media Organisasi Profesi Penyuluh

Dalam konteks organisasi profesi penyuluh, citra yang harus ditampilkan adalah profesionalisme dan komitmen terhadap misi kolektif. Personifikasi di sini harus berfokus pada nilai-nilai organisasi, bukan individu tertentu.

Penting untuk secara rutin mempublikasikan kegiatan organisasi dan prestasi para anggotanya. Ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut aktif, relevan, dan memberikan kontribusi nyata dalam dunia kepenyuluhan. Dengan begitu, audiens akan melihat organisasi sebagai wadah profesional yang kredibel dan layak dihormati. 

5. Media Informatif yang Berfokus pada Tusi dalam Pengelolaan Media Instansi Pembina Penyuluh

Terakhir, untuk media instansi pembina, pendekatan yang digunakan haruslah sangat profesional. Personifikasi di sini bukanlah tentang individu, tetapi tentang tugas dan fungsi (tusi) instansi tersebut. Konten yang disampaikan harus selalu jelas, informatif, dan berorientasi pada kebijakan serta program yang relevan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar penting dalam membangun citra instansi. Dengan menampilkan pengelolaan program yang transparan dan pelaksanaan kebijakan yang akuntabel, instansi dapat memperkuat kepercayaan publik dan menjaga kredibilitasnya.

Menguatkan citra diri di era digital memang memerlukan strategi yang tepat untuk setiap jenis media. Baik itu media personal, grup, atau instansi, setiap platform memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda, yang memerlukan pendekatan khusus. 

Ingatlah, citra bukan hanya tentang bagaimana kita ingin dilihat, tetapi juga tentang bagaimana kita menampilkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi di setiap interaksi digital. Dengan pendekatan yang tepat, citra yang kuat dan positif dapat dibangun, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk organisasi dan profesi yang kita wakili.

------

Tulisan ini sebagai respon hasil FGD Pengelolaan Media Sosial yang diikuti Penulis