Politik hukum adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh negara untuk menggantikan hukum lama atau membentuk hukum baru guna mencapai tujuan negara. Hal ini melibatkan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan dan hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut para ahli:

Ruang Lingkup dan Tujuan Politik Hukum

a.   Proses Penggalian Nilai-nilai dan Aspirasi Masyarakat: Mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai serta aspirasi yang ada dalam masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam pembentukan kebijakan hukum.

b.       Proses Artikulasi Nilai-nilai dan Aspirasi: Menyampaikan dan mengartikulasikan nilai-nilai dan aspirasi tersebut dalam bentuk kebijakan hukum yang konkret.

c.   Proses Perumusan dan Pengesahan: Merumuskan dan mengesahkan kebijakan hukum menjadi peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.

d.   Proses Sosialisasi: Menyebarluaskan dan menginformasikan kebijakan hukum yang telah disahkan kepada masyarakat luas.

e.    Proses Pelaksanaan: Melaksanakan kebijakan hukum dalam praktik sehari-hari oleh aparatur negara dan masyarakat.

f.    Proses Evaluasi: Mengevaluasi efektivitas dan dampak dari kebijakan hukum yang telah diterapkan untuk memastikan tujuan yang diinginkan tercapai.

g.  Proses Perubahan/Penyesuaian: Mengubah atau menyesuaikan kebijakan hukum sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan yang ada.

Metode Pendekatan dalam Politik Hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam politik hukum adalah:

a.     Pendekatan Empiris: Melihat kenyataan dan praktik dalam masyarakat, termasuk penegakan hukum dan dampaknya.

b.     Pendekatan Konstitusional: Melihat konstitusi negara sebagai dasar hukum yang berlaku.

c.   Sejarah Hukum: Mempelajari perkembangan hukum dari masa ke masa untuk memahami konteks historis dari kebijakan hukum yang ada.

d.   Perbandingan Hukum: Membandingkan sistem hukum di berbagai negara untuk memberikan wawasan tentang bagaimana konteks politik dan sosial yang berbeda mempengaruhi pembuatan dan penerapan hukum.

e. Antropologi Hukum: Mempelajari hukum dalam konteks budaya untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum.

f.      Filsafat Hukum: Mempelajari dasar-dasar filosofis dari hukum untuk memahami tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan hukum.

g.   Sosiologi Hukum: Mempelajari hukum dalam konteks sosial untuk memahami bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial.

h. Psikologi Hukum: Mempelajari hukum dari perspektif psikologis untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi perilaku hukum individu dan kelompok.

Hubungan Politik Hukum dengan Cabang-cabang Ilmu Hukum Lainnya

Politik hukum memiliki hubungan erat dengan berbagai cabang ilmu hukum lainnya, seperti:

a.    Hukum Pidana: Politik hukum mempengaruhi kebijakan pidana, termasuk penetapan tindak pidana dan hukuman.

b.     Hukum Tata Negara: Politik hukum menentukan struktur dan fungsi lembaga negara.

c.      Hukum Administrasi Negara: Politik hukum mengatur kebijakan administrasi pemerintahan.

d.     Hukum Internasional: Politik hukum mempengaruhi hubungan internasional dan pembuatan perjanjian internasional.

e.   Hukum Perdata: Politik hukum mempengaruhi hak dan kewajiban perdata dalam masyarakat.

f.      Hukum Dagang: Politik hukum menentukan kebijakan perdagangan dan bisnis.

g.     Hukum Adat: Politik hukum mempengaruhi pengakuan dan pelaksanaan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

h.     Hukum Islam: Politik hukum mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam negara yang memiliki populasi Muslim yang signifikan.

 ***

2.